Permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa menjadi sorotan Komisi IV DPR RI saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian RI di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/9/2017).

Anggota Komisi IV Firman Subagyo menyatakan keprihatinannya atas banyaknya lahan produktif, khususnya di Pulau Jawa yang dialihfungsikan. Padahal menurutnya, merujuk pada rilis PBB yang menyatakan pertumbuhan penduduk pada tahun 2050 mendatang sekitar 9,3 miliar. Hal ini, lanjutnya, tentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dunia, termasuk menjadi ancaman bagi Indonesia.

Solusi cetak sawah yang sempat digulirkan, menurut Firman bukan merupakan solusi terbaik. Pasalnya dalam cetak sawah juga harus dipikirkan irigasi atau pengairannya. Tidak hanya itu, dalam melakukan cetak sawah, Kementerian Pertanian juga harus berhadapan dengan Kementerian Kehutanan. Karena belum tentu Kemenhut juga menyetujui.

“Di Pulau Jawa, sudah banyak lahan-lahan produktif yang dialihfungsikan. Kita ada UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun undang-undang ini menurut pembicaraan dengan Pak Gatot (salah satu Dirjen di Kementan-red) tidak pernah dijadikan rujukan untuk menindak mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Karena dengan adanya otonomi daerah, saat ini Bupati dan Walikota kecenderungannya adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari restribusi," paparnya.

Akibatnya adalah kepentingan ke depan ketahanan pangan kitapun terancam, lanjut Firman. "Kalau memang undang-undangnya tidak ada sanksi hukum, mari kita revisi. Supaya ada aturan hukum yang bisa menjerat walikota/bupati yang mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sanksi hukum. Yah,  sesekali kita memenjarakan walikota/bupati yang melanggar itu. Sebenarnya otak segala macam konvensi lahan ini adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional). Ini menjadi perhatian kita,” jelas  Politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR lainnya, Cucun Ahmad Syajmsurijal mempertanyakan alih lahan yang dilakukan terhadap perkebunan PTPN di Ciwidey, Jawa barat yang notabene merupakan daerah pemilihan (aapil) nya.

Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir asset PTPN itu dijadikan sebagai area wisata alam (glamcamping) dimana untuk bisa menginap di area tersebut harus membayar hingga jutaan rupiah setiap harinya.

“Banyak asset perkebunan PTPN yang dialihfungsikan. Contohnya di dapil saya sendiri, Ciwidey yang ribuan hektarnya dijadikan area wisata glamcamping. Apakah ini ada agreement yang dibuat antara perkebunan dengan investor, sampai ke royalti per harinya. Bayangkan, untuk menyewa satu tenda saja harus mengeluarkan biaya 6 juta rupiah, saat itu saya menyewa 40 tenda. Berapa banyak uang yang dihasilkan saat itu. apakah itu masuk PNBP (Penerimaan Negara bukan pajak). Dan bagaiman pengawasan internalnya, khususnya di Kementerian pertanian (dirjen perkebunan) saat area perkebunan tersebut dialih fungsikan,” pungkasnya. (ayu/sc) Foto: Kresno/hr.